Diskusi Imunisasi Bersama MUI


Workshop Program Imunisasi Bersama DInas Kesehatan, MUI, Lembaga Pendidikan Agama, dan Ponpes di Kabupaten Lumajang

Pelaksanaan imunisasi di Indonesia telah diatur dalam UU Kesehatan No 36 th 2009 sehingga wajib diberikan pada bayi dan anak untuk mencegah sakit, kecacatan dan kematian akibat PD3I. Permenkes nomer 12 tahun 2017 menyebutkan bahwa imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit hanya mengalami sakit ringan.

Imunisasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Imunisasi sangat diyakini oleh masyarakat dunia, sebagai salah satu program yang paling cost efektif, paling murah, paling efektif dalam mencegah penularan penyakit potensial wabah. Tidak terdapat satu negarapun didunia yang tidak mengadopsi program imunisasi pada masyarakatnya.

Menurut catatan sejarah, dahulu ratusan ribu bahkan jutaan orang telah menjadi kurban keganasan penyakit menular. Kita bisa menyebutkan diantaranya polio, cacar, difteri, pertusis, tetanus, campak, rubella, hepatitis. Penyakit-penyakit ini dikenal sangat mudah menular. Dengan program imunisasi, berbagai  penyakit diatas sudah sangat menurun jumlah kasusnya. Bahkan penyakit cacar sudah dinyatakan ter-eradikasi dari muka bumi, dan penyakit polio berhasil ter-eliminasi.

Keberhasilan program imnisasi tersebut, akhir-akhir ini mulai mendapatkan tantangan dan kendala. Diantaranya pada tahun 2018 kemarin, seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk Kab. Lumajang, telah ditetapkan gubernur dalam kondisi KLB (Kejadian Luar Biasa) penyakit difteri. Dengan berbagai upaya dan dukngan masyarakat, termasuk tokoh agama dan lembaga pendidikan pondok pesantren, program imunisasi massal (ORI), untuk menghentikan penularan difteri di masyarakat berhasil dilaksanakan. Dan tidak terdapat satupun kematian karena difteri di Kab. Lumajang, artinya 100% kasus difteri telah sembuh. 

Salah satu faktor utama mulai merebaknya berbagai penyakit menular tersebut, diantaranya karena mulai menurunnya cakupan imunisasi di masyarakat. Sebagain masyarakat enggan mengimunisasikan putra-putrinya. Atau karena imunisasi yang tidak lengkap, sesuai jenis dan intervalnya. Diantara sebab terbanyak imunisasi yang tidak lengkap, karena alasan panas setelah diimunisasi. Padahal efek sedikit panas pasca imunisasi akan sangat tidak sebanding dengan manfaat besar yang diterima anak bertahun-tahun kemudian, dimana anak akan terlindungi dari penularan penyakit mematikan dimasa yang akan datang.  

Selain hal diatas, menurunnya cakupan imunisasi juga karena penyebaran berita bohong, hoax, melalui medsos terkait imunisasi (seperti isu kesakitan atau kematian karena imunisasi, isu halal dan haram dan lain sebagainya). Sebagaimana kita ketahui saat ini, di era medsos dan keterbukaan internet ini, apapun bisa dengan mudah menyebar, sehingga sebagian masyarakat dibuat bingung, galau, dan ragu-ragu. Isu ini harus dijelaskan kepada masyarakat secara proporsional, sehingga tidak membingungkan masyarkat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang mengadakan Workshop program imunisasi, dengan mengundang Pondok pesantren, lembaga pendidikan islam, dan MUI Kabupaten dan Kecamatan se Kabupaten Lumajang.  Kegiatan yang diadakan  pada tanggal 28 Maret 2019 di Hotel Lumajang ini menghadirkan dua nara sumber provinsi, masing-masing H. Ainul Yaqin,Ssi, Apt, MSi, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur, dan Gito Hartono, SKM, M.Kes, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ;

Dalam paparannya, Gito Hartono, SKM, M.Kes, menjelaskan, anak yang tidak mendapatkan imunisasi akan bisa berdampak pada diri sendiri, bahkan mampu menularkan pada anak disekitarnya. Kondisi ini jika dibiarkan sangat berisiko menyebabkan penurunan kualitas generasi yang akan datang.  Imunisasi sangat efektif mencegah wabah penyakit menular, mencegah sakit berat, cacat dan kematian pada bayi dan balita.

Semantara pada session kedua, H. Ainul Yaqin,Ssi, Apt, MSi membawakan materi Imunisasi Urgensi dan Permasalahannya, menjelaskan bahwa berkembangnya penyakit yang mempunyai risiko penularan tinggi bisa menimbulkan dampak serius antara lain kematian dan kecacatan. Beberapa penyakit menular dimaksud seperti difteri, polio, campak, Hepatitis, tetanus, dan beberapa penyakit lainnya. Imunisasi dengan cara vaksinasi terbukti sangat penting  untuk pertahanan tubuh terhadap penyakit infeksi yang berbahaya. Anak yang tidak mendapatkan imunisasi akan mudah terkena penyakit yang bersangkutan, menjadi cacat permanen dan bahkan kematian.

Lebih lanjut dijelaskan prinsip-prinsip umum Pengobatan dan pencegahan Penyakit dalam Islam. Bahwa pada dasarnya Islam menolak segala bahaya dan hal yang menimbulkan bahaya, karena itu segala bahaya harus dihilangkan. Islam memerintahkan untuk selalu bersikap antisipatif, sebagaimana hadits : “ Perhatikanlah lima hal sebelum datang lima hal : mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu dan hidupmu sebelum matimu (Al- Hakim). Sementara itu perhatian Islam pada kesehatan masyarakat, diantaranya disebutkan dalam sebuah hadits : “Bila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu daerah sedang kalian berada di situ, maka jangan keluar dari daerah tersebut”. (HR. al-Bukhari).

Berangkat dari prinsip di atas dapat maka dapat diambil kesimpulan, bahwa prinsip pencegahan lebih didahulukan dari pengobatan merupakan prinsip yang sejalan dengan ajaran Islam. Upaya imunisasi / vaksinasi yang berangkat dari prinsip pencegahan adalah sejalan dengan ajaran Islam. Munculnya penolakan sebagian anggota masyarakat terhadap imunisasi diantaranya karena ketidaktahuan / ketidakjelasan informasi dan keraguan terhadap kehalalan dan keamanan vaksin. Kehalalan vaksin di Indonesia telah diatur dalam UU 33 tahun 2014 pasal 4, yang menyebutkan bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Lebih lanjut Ainul Yaqin memaparkan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia 2015 (Fatwa No. 04/2016), disebutkan bahwa Imunisasi pada dasarnya dibolehkan sebagai bentuk ikhtiyar untuk mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Imunisasi sebagai wujud terapi pencegahan penyakit, wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis dibolehkan dengan syarat sebagai berikut: a). digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat tanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam kelangsungan hidup seseorang secara wajar; b). belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan adanya rekomendasi tenaga medis yang kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

Diperlukan dukungan semua pihak untuk meningkatkan kemauan dan kesadaran masyarakat untuk imunisasi. Dibutuhkan komitmen yang kuat, tidak hanya dari pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah pada semua tingkatan sampai kecamatan, desa, dusun, dan Posyandu. Imunisasi berkontribusi penting pada penurunan kesakitan dan kematian, yang pada akhirnya pada terbentuknya generasi sehat, kuat dan berdaya saing. (AUL)

The following two tabs change content below.
Aulia Sabrina Yudhis, SKM

Aulia Sabrina Yudhis, SKM

Penulis merupakan pengelola program pada seksi surveilans dan imunisasi di Dinas Kesehatan Kab. Lumajang
Aulia Sabrina Yudhis, SKM

Latest posts by Aulia Sabrina Yudhis, SKM (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website Resmi Dinkes Lumajang