Headline

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL KLINIK

DASAR HUKUM :

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/X/ 2007 tentangIzin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/ 2008 tentang Rekam Medis
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/ VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik Materi Biologik dan Muatan Informasinya
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/ III/ 2010 tentang Laboratorium Klinik
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 009/Menkes/Per/ II/ 2014 tentang Klinik
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 054/ Menkes/ Per/ VII/ 2015 tentangPengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
  16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
  17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/ Menkes/ SK/ III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan
  18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
  19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
  20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
  21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perijinan Klinik

PERSYARATAN :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB):

  • Identitas lengkap pemohon (fotocopy KTP pemohon)
  • Salinan/fotocopy pendirian badan hukum (untuk rawat inap) atau badan usaha (untuk rawat jalan), kecuali untuk kepemilikan perorangan (pratama rawat jalan)
  • Salinan/fotocopy yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
  • Dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan

2. Izin Operasional, harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi meliputi:

  • Persyaratan teknis: Persyaratan lokasi; Bangunan; Prasarana; Ketenagaan; Peralatan Kesehatan (izin edar, uji fungsi dan kalibrasi); Kefarmasian; Laboratorium
  • Persayaratan administrasi meliputi izin mendirikan dan dan rekomendasi dari Dinas Kesehata
  • Struktur organisasi dan uraian tugasnya

3. Struktur organisasi dan uraian tugasnya

4. Daftar ketenagaan sesuai persyaratan yang berlaku untuk :

  • Tenaga medis (termasuk dokter penanggungjawab)
  • Tenaga paramedis;
  • Tenaga administrasi;
  • Tenaga lain.

5. Profil Fasilitas Pelayanan Kesehatan (meliputi 11 Bab pedoman)
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Klinik
7. Sarana dan prasarana
8. Surat pernyataan dari Dokter Penanggung Jawab
9. Surat pernyataan dokter penanggung jawab tidak terikat dengan instansi lain (pemerintah / swasta) dan apabila merangkap di instansi lain harus ada dokter pengganti selama jam buka pelayanan
10. Surat pimpinan/ surat ijin atasan langsung bagi tenaga kesehatan yang bekerja di instansi lain
11. Fotokopi STR/SIP bagi seluruh tenaga kesehatan yang ada
12. Denah situasi lokasi
13. Denah ruangan (jumlah ruangan sesuai dengan PMK 75 tahun 2016)
14. Daftar tarif pelayanan
15. Rencana dan jadwal kegiatan jenis-jenis layanan
16. MoU Limbah Medis (transporter dan pengolah) disertakan dengan:

  • Fotocopy ijin pengolah pihak ketiga dari Kemen LH yang masih berlaku
  • Fotocopy ijin transporter pihak ketiga dari Kemen Hub yang masih berlaku

17. Pencatatan dan Pelaporan (bagi perpanjangan)
18. Foto copy izin yang sudah akan habis masa berlakunya (bagi perpanjangan).

WAKTU PELAYANAN :

  1. Hari Senin s/d Kamis          : Pkl 08.00 – 14.00
  2. Hari Jum’at               : Pkl 08.00 – 11.00

BIAYA / TARIF  :

Tidak ada biaya

PRODUK   :

  1. Surat Hasil Berita Acara Pemeriksaan Pra Visitasi/Visitasi
  2. Surat Rekomendasi/Tidak Direkomendasi Izin Operasional Klinik

INFORMASI DAN SARAN / PENGADUAN   :

Telp            : (0334 – 881066 / 085339116116

Website       : dinkes.lumajangkab.go.id

Email          : dinkes@lumajangkab.go.id

Sosmed       : @dinkeslumajang

The following two tabs change content below.
Avatar

Dinkes Lumajang

Alamat Kantor: Jl. Jend. S Parman 13 Telp. 0334-881066, Lumjanag Jawa Timur
Website Resmi Dinkes Lumajang