Dinas Kesehatan

20 Oktober 2020   174 kali  
PEMKAB LUMAJANG DUKUNG PROGRAM JKN UNTUK PERLUASAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
PEMKAB LUMAJANG DUKUNG PROGRAM JKN UNTUK PERLUASAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang berkomitmen memberikan dukungan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meningkatkan kepesertaan, dan mengedukasi pentingnya program JKN-KIS kepada masyarakat.

“Pemkab Lumajang akan berupaya memberikan dukungan kepada BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kepesertaan, sehingga dapat tercapai universal health coverage atau cakupan akses terhadap pelayanan kesehatan," kata dia dalam kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kemitraan Lumajang, bertempat Ruang Pertemuan Kantor Bappeda Kabupaten Lumajang, Selasa (11/8/2020).

Agus Triyono juga mengatakan, bahwa universal health coverage merupakan sistem kesehatan untuk memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.

Lanjut dia, cakupan universal yang dimaksud mengandung dua elemen inti, yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.

“Untuk dapat mencapai universal health coverage, dibutuhkan dukungan dari semua sektor yang ada, dengan menyosialisasikan pentingnya manfaat program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat, red) kepada masyarakat, serta memastikan kartu aktif dengan melakukan pembayaran iuran secara rutin,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa kesenjangan antara pendapatan dan penerimaan iuran peserta dengan pengeluaran biaya pelayanan kesehatan itu, menjadi gambaran umum kolektabilitas iuran di Lumajang yang mencapai 92 persen.

"Untuk itu, kami akan berupaya maksimal agar bisa mengedukasi peserta mandiri yang menunggak, untuk secara sadar rutin bayar iuran dengan semangat gotong royong yang menjadi tagline BPJS Kesehatan," imbuh dia.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember Antokalina Sari Verdana menjelaskan, berdasarkan data BPJS Kesehatan per 31 Juli 2020, disebutkan bahwa pencapaian universal health coverage kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Lumajang adalah sebesar 62 persen dari jumlah penduduk 1.127.427 orang, sehingga masih ada 38 persen penduduk yang belum menjadi peserta JKN-KIS berdasarkan.

"Perkembangan jumlah peserta JKN-KIS di Lumajang sebanyak 696.429 orang hingga per 31 Juli 2020. Sedangkan, yang belum menjadi peserta 431.001 orang, sehingga diharapkan agar peran pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian Universal Health Coverage," jelas dia.

Kemudian, berdasarkan dari data BPJS Kesehatan telah tercatat pendapatan iuran kepesertaan JKN-KIS di Lumajang sebesar Rp50,6 miliar, sedangkan penerimaan iuran sebesar Rp46,5 Miliar. Namun, jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan jaminan kesehatan di Lumajang pada semester I tahun 2020 yang mencapai Rp130,7 miliar.

"Untuk itu, BPJS Kesehatan membutuhkan dukungan dari semua pihak di Lumajang untuk menyukseskan program JKN-KIS dengan bentuk dukungan dari berbagai lintas sektor Pemkab Jember, fasilitas kesehatan, IDI, dan masyarakat kabupaten setempat," terangnya.

Menurut dia, adapun bentuk dukungan yang diharapkan BPJS Kesehatan Jember di antaranya pelaksanaan validasi DTKS untuk perluasan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Lumajang, peningkatan jumlah penduduk Lumajang yang belum masuk diusulkan kepada pemerintah daerah melalui PBI APBD Lumajang dan PBI APBD Pemprov Jatim.

"Kemudian bentuk dukungan lain yakni penyusunan anggaran untuk iuran dan bantuan iuran bagi kepesertaan pekerja bukan penerima upah (PBPU) Pemda, PBPU serta bukan pekerja (BP) tahun 2020 sesuai PMK 78/PMK.02.2020," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Antokalina juga berharap agar penurunan angka rasio rujukan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Lumajang, dapat menyediakan sarana prasarana untuk memperkuat FKTP dalam pelaksanaan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 tahun 2020.

Banyak Dibaca





PEMERIKSAAN GRATIS
29 Oktober 2019 270 kali Baca...
Sosialisasi Penertiban CFD dan CFN
09 Januari 2019 264 kali Baca...