Dinas Kesehatan

Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Operasioanl RS, Klinik, Puskesmas, dan UTD

 

STANDART PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL

2RUMAH SAKIT, KLINIK, PUSKESMAS, DAN UTD (UNIT PELAYANAN DARAH)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

 

 

 

1 Jenis Pelayanan : REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN/ OPERASIONAL RS, KLINIK, PUSKESMAS, DAN UTD (UNIT PELAYANAN DARAH) 
2 Dasar Hukum :

a.   Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

b.   Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

c.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

d.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

e.   Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;

f.    Permenpan No 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

g.   Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik;

h.   Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

i.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;

j.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

k.   Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;

l.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
3 Persyaratan :

  PERSYARATAN REKOMENDASI PERIZINAN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL RS, KLINIK, PUSKESMAS, DAN UTD (UNIT PELAYANAN DARAH)

              a. Izin Prinsip (bagi aset lebih dari 1 milyar);

b.   Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

c.   Izin Mendirikan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan pertama kali pengajuan;

d.   Feasibility Study (studi kelayakan) bagi Rumah Sakit baru;

e.   Dokumen Pengelolaan Lingkungan :

-     STPPL bagi Klinik Rawat Jalan,

-     Dokumen UKL-UPL bagi Klinik Rawat Inap, PUSKESMASRumah Sakit Kelas C dan D, & UTD (Unit Pelayanan Darah)

-      AMDAL bagi Rumah Sakit Kelas A dan B,

f.    Struktur organisasi dan uraian tugasnya;

g.   Daftar ketenagaan :

-             Tenaga medis (termasuk dokter penanggungjawab);

-             Tenaga paramedis;

-             Tenaga administrasi;

-             Tenaga lain.

h.   Profil Fasilitas Pelayanan Kesehatan (meliputi 11 Bab pedoman);

i.    Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;

j.    Data peralatan kesehatan disertai dokumentasi (izin edar, uji fungsi dan kalibrasi);

k.   Sarana dan prasarana;

a.   Surat pernyataan dari Direktur (Rumah Sakit), Kepala (PUSKESMAS/UTD) dan dari dokter penanggung jawab (Klinik);

b.   Surat pernyataan dokter penanggung jawab tidak terikat dengan instansi lain (pemerintah / swasta) dan apabila merangkap di instansi lain harus ada dokter pengganti selama jam buka  pelayanan;

c.   Surat keterangan dari Puskesmas setempat (bagi Klinik);

d.   Fotokopi STR/SIP bagi tenaga medis dan STR/SIP/SIB/SIA bagi tenaga paramedis yang masih berlaku;

e.   Denah situasi lokasi;

f.    Denah ruangan;

g.   Daftar tarif pelayanan;

h.   Rencana dan jadwal kegiatan jenis-jenis layanan;

i.    MoU Limbah Medis (disertai fotokopi Ijin dari  KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEMENTERIAN PERHUHUBUNGAN) yang masih berlaku);

j.    Pencatatan dan Pelaporan (bagi perpanjangan);

Foto copy izin yang sudah akan habis masa berlakunya (bagi perpanjangan).

4 Prosedur :

1.     Surat permohonan rekomendasi penyelenggaraan dari DPM&PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu),

2.     Pemeriksaan/ penelitian kelengkapan dan kebenaran administrasi berkas permohonan,

3.     Surat jawaban ke DPM&PTSP hasil pemeriksaan administrasi apabila berkas permohonan tidak lengkap,

4.     Pemeriksaan sarana di lapangan berdasarkan standart dan persyaratan (Visitasi Fasyankes),

5.     Hasil pemeriksaan lapangan (Berita Acara Visitasi dan Rekomendasi).

Pengkajian hasil pemeriksaan (apabila belum memenuhi persyaratan maka kunjungan ulang).
5 Jangka Waktu Pelayanan : Visitasi : 28 hari kerja
6 Waktu Pelayanan :

 Jam layanan perizinan

      Hari Senin s/d Kamis           : Jam 07.00 – 15.30 WIB

      Hari Jum’at                         : Jam 07.30 – 11.00 WIB

7 Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya
8 Produk :

a.  Surat tembusan hasil Berita Acara pemeriksaan

b. Surat tembusan rekomendasi izin penyelenggaraan/ operasional fasilitas pelayanan kesehatan
9 Pengelolaan Pengaduan :

Resepsionis Dinas Kesehatan Kab. Lumajang (0334-881066)

Pengelola seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan : Email → yankeslumajang@gmail.com