Dinas Kesehatan

Rekomendasi Izin Penyelenggaraan dan Operasional Radiologi, Hemodialisa, dan Laboratorium

STANDART PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL

RADIOLOGI, HEMODIALISA, LABORATORIUM KLINIK, DAN LABORATORIUM RDT/PCR & TCM

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

 

 

1 Jenis Pelayanan : REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL  RADIOLOGI, HEMODIALISA, LABORATORIUM KLINIK, DAN LABORATORIUM RDT/PCR & TCM
2 Dasar Hukum :

a.   Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

b.   Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

c.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

d.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

e.   Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;

f.    Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir;

g.   Permenpan No 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

h.   Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;

i.    Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 008 Tahun 2009 tentang Standart  Pelayanan Kedokteran Nuklir di Sarana Pelayanan Kesehatan;

j.    Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/9847/2020 Tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019;

k.   Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;

l.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

m.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik;

n.   Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

o.   Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

p.   Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
3 Persyaratan :

REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL  RADIOLOGI, HEMODIALISA, LABORATORIUM  KLINIK, DAN LABORATORIUM RDT/PCR & TCM

a.   Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b.   Izin Mendirikan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan pertama kali pengajuan;

c.   Feasibility Study (studi kelayakan) bagi Rumah Sakit baru;

d.   Dokumen Pengelolaan Lingkungan :

-     STPPL bagi Laboratorium Klinik Pratama,

-     Dokumen UKL-UPL bagi unit Radiologi, HD, Laboratorium Klinik Utama, dan Laboratorium RDT/PCR & TCM,

-      AMDAL bagi Rumah Sakit Kelas A dan B,

e.   Rekomendasi BAPETEN bagi Radiologi;

f.    Rekomendasi PERNEFRI bagi HD;

g.   Struktur organisasi dan uraian tugasnya;

h.   Daftar ketenagaan :

-            Tenaga medis (termasuk dokter penanggungjawab);

-             Tenaga paramedis;

-             Tenaga administrasi;

-             Tenaga lain.

a.   Profil Fasilitas Pelayanan Kesehatan (meliputi 11 Bab pedoman);

b.   Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;

c.   Data peralatan kesehatan dengan dilengkapi dokumentasi (izin edar, uji fungsi dan kalibrasi);

d.   Sarana dan prasarana;

e.   Surat pernyataan dari Direktur (Rumah Sakit), Kepala (Laboratorium) dan dari dokter penanggung jawab (Unit Layanan);

f.    Surat pernyataan dokter penanggung jawab tidak terikat dengan instansi lain (pemerintah / swasta) dan apabila merangkap di instansi lain harus ada dokter pengganti selama jam buka  pelayanan;

g.   Fotokopi STR/SIP bagi tenaga medis dan STR/SIP/SIB/SIA bagi tenaga paramedis yang masih berlaku;

h.   Denah situasi lokasi;

i.    Denah ruangan;

j.    Daftar tarif pelayanan;

k.   Rencana dan jadwal kegiatan jenis-jenis layanan;

l.    MoU Limbah Medis (disertai fotokopi Ijin dari  KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEMENTERIAN PERHUHUBUNGAN) yang masih berlaku);

m. Pencatatan dan Pelaporan (bagi perpanjangan);

Foto copy izin yang sudah akan habis masa berlakunya (bagi perpanjangan).
4 Prosedur :

1.     Surat permohonan rekomendasi penyelenggaraan dari DPM&PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu),

2.     Pemeriksaan/ penelitian kelengkapan dan kebenaran administrasi berkas permohonan,

3.     Surat jawaban ke DPM&PTSP hasil pemeriksaan administrasi apabila berkas permohonan tidak lengkap,

4.     Pemeriksaan sarana di lapangan berdasarkan standart dan persyaratan (Visitasi Fasyankes),

5.     Hasil pemeriksaan lapangan (Berita Acara Visitasi dan Rekomendasi),

Pengkajian hasil pemeriksaan (apabila belum memenuhi persyaratan maka kunjungan ulang).
5 Jangka Waktu Pelayanan : Visitasi : 28 Hari kerja
6 Waktu Pelayanan :

Jam layanan perizinan

      Hari Senin s/d Kamis           : Jam 07.00 – 15.30 WIB

      Hari Jum’at                         : Jam 07.30 – 11.00 WIB

7 Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya
8 Produk :

a. Surat tembusan hasil Berita Acara pemeriksaan

b. Surat tembusan rekomendasi izin penyelenggaraan unit layanan operasional fasilitas pelayanan kesehatan

 

9 Pengelolaan Pengaduan
:

Resepsionis Dinas Kesehatan Kab. Lumajang (0334-881066)

Pengelola seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan : Email → yankeslumajang@gmail.com